BOGOR | JAWA BARAT
SATELIT NUSANTARA | SNTV
Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BAPERSIPIL) menggelar silaturahmi dan diskusi publik di Bento Kopi, Jalan Alternatif GOR Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (12/1/2026) sore.
Kegiatan ini diinisiasi oleh aktivis 98 sekaligus penggagas BAPERSIPIL, Ade Ardiansyah, S.H., M.H., yang akrab disapa Celoteh Abah. Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ir. Ahmad Riza Patria, M.B.A., praktisi hukum Fuad Abdulah, serta tokoh pemuda nasional Kang Samtidar.
Dalam pemaparannya, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas manusia Indonesia.
“Salah satu program strategis pemerintah adalah makan bergizi gratis. Ini merupakan langkah konkret untuk menyiapkan generasi yang sehat dan produktif,” ujar Riza Patria.
Ia juga menyampaikan visi Presiden Prabowo yang dikenal dengan konsep 3T: Terbaik, Terbanyak, dan Terbangun, sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah mendorong pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia guna memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat desa.
“Koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Riza Patria juga menargetkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 sehingga tidak lagi bergantung pada impor. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki kaitan erat dengan keamanan negara.
“Negara yang kuat adalah negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda nasional Kang Samtidar menilai bahwa supremasi hukum mulai menunjukkan kemajuan dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa prinsip hukum sebagai panglima tertinggi mulai tercermin dalam berbagai kebijakan negara.
“Dalam negara hukum, setiap warga negara, termasuk pemimpin, harus tunduk pada hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, merupakan bagian dari demokrasi yang sehat selama disampaikan dalam koridor hukum dan tidak merongrong stabilitas negara.
“Kebebasan berpendapat adalah wujud kemerdekaan yang harus kita jaga bersama. Pemilihan langsung merupakan cerminan kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, praktisi hukum Fuad Abdulah menyampaikan pandangannya mengenai sistem pemilihan langsung. Ia menilai bahwa pemilihan langsung masih menjadi mekanisme paling ideal dalam demokrasi karena memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Partisipasi rakyat adalah amanat konstitusi dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Fuad juga menegaskan pentingnya diskusi publik sebagai sarana edukasi politik dan kontrol sosial. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terbuka justru menjadi kekuatan demokrasi selama tetap berada dalam koridor hukum.
Diskusi publik yang digelar BAPERSIPIL ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan konstruktif serta memperkuat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan pembangunan nasional.
Reporter : Red
www.satelitnusantara.com
