BOGOR | satelitnusantara.com
DPC PWRI Bogor Raya membuka forum diskusi evaluasi BUMD PT Sayaga dengan mengajak aktivis dan insan pers yang tergabung di DPC PWRI Bogor Raya. Sekitar pukul 15.00 Wib yang berlokasi di Seketriat PWRI Bogor Raya JL Mayor Oking Kota Bogor Sabtu, (03/02/2024).
Dalam acara tersebut langsung di hadiri oleh ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat S.H.,M.Kn, Pembina H. Rizkan Sahpudin, Adi Wijaya.S.Pd selaku Korwil Bogor, Ketua OKK M Yusuf, Asep Bunhori, S.IP selaku humas PWRI dan aktivis Ahmad Rohani A.Md, Sujay, Toha juga beberapa tokoh lainya.
Banyak hal yang dibahas dalam acara tersebut dan diantaranya yang menjadi sorotan utama adalah kinerja pejabat publik yaitu Direksi BUMD PT SAYAGA, utamanya terkait aset-aset Pemda terutama Gedung Hotel Sayaga yang sampai kini masih mangkrak belum beroperasi.
Rizkan Sahfudin menyikapi masalah yang terjadi di Kabupaten Bogor saat ini, disamping aset-aset Pemda yang mangkrak juga keberadaannya harus diketahui oleh masyarakat (publik), dan yang tak kalah penting tentang masalah evaluasi BUMD yang harus transfaran dan sejauh mana progres hasil evaluasi yang diketuai oleh Sekda Kab Bogor? Jika tidak ada progres yang signifikan sebaiknya Pj Bupati segera bentuk Tim Investigasi Independen.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ahmad Rohani yang merupakan aktivis pergerakan Bogor Raya, mengapresiasi giat diskusi positif yang di prakarsai Organisasi PWRI sebagai fungsi kontrol sosial.
“Saya sangat mengapresiasi terhadap DPC PWRI yang menjalankan fungsi kontrol sosialnya sehingga bisa mengadakan acara diskusi seperti ini,”jelas Bang Ahmad Rohani.
Ahmad Rohani menambahkan bahwa good governmant itu terbentuk adanya menerima masukkan sehingga berhasil.
“Masukan yang positif sehingga keberlangsungan pembangunan di Pemda Kab. Bogor dari yang bobrok bisa baik, maka kedepannya diperlukan akses komunikasi dengan PJ Bupati Bogor. Tentunya hal ini sebagai landasan masukan kinerja sehingga bisa tercipta dengan baik,”tambah Bang Ahmad.
Lebih lanjut Sujai menyampaikan beberapa kritikan dan masukkan yang harus disampaikan ke PJ Bupati Bogor.
“Pembangunan Rest Area Gunung Mas di Cisarua, Puncak Bogor sampai saat ini tak kunjung Ramai, Lahan Perkebunan Teh milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 7 hektare yang sudah dibuka kini masih sepi masih banyak Tenant kosong baru 30% yang beroperasi.”jelas Sujai.
“Padahal pembangunan rest area ini adalah juga untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terkena penertiban atas rencana pelebaran Jalur Puncak.tapi pedagang kaki lima sampai saat ini tambah menjamur d sepanjang jalan Res Area Gunung Mas dan kelihatan kumuh yang pengelolaanya tidak jelas,”tambah Sujai.
Sujai menilai pembangunan sudah berdiri namun miskin program dan miskin konsep-konsep yang tidak punya nilai tambah untuk para wisatawan. jadilah rest area Gunung Mas tidak berjalan
Sujai mengharapkan Pj Bupati Bogor harus mengambil sikap terhadap mangkraknya pembangunan Rest Area Gunungmas dengan kerjasama semua pihak.
“Saya berharap PJ Bupati Bogor mengambil sikap terkait mangkraknya Rest Area Gunungmas tanpa program-program yang jelas seharusnya bisa jalan asal mau bersenergi dan kerjasama,”harap Sujai.
Sebagaimana diketahui bahwa, pembangunan rest area ini melibatkan PTPN VIII, Pemkab Bogor dan PUPR Pusat yang dicanangkan sejak masa pemerintahan Bupati Nurhayanti.
Senada dengan lainnya Humas PWRI Asep Bunhori, S.IP, menyoroti terkait PT SAYAGA Wisata, sebaiknya dileburkan menjadi Dinas Pariwisata, atau dibubarkan agar efisien dan efektif dibawah dinas Pariwisata, tidak ada manfaatnya yang ada hanya menghabiskan uang rakyat Kabupaten Bogor, bagaimana dengan legalitas nya apakah saat ini sudah mengikuti aturan KBLI 2020. dan apa urgensinya perpanjangan masa Jabatan Direksi.
Reporter : Redaksi
